Kode Paket 8195021
Nama Paket Kajian Konsolidasi Lahan Kelurahan Terban Paket Ulang
Alasan di ulang -Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
42507594 Kajian Konsolidasi Lahan Kelurahan Terban APBD
Uraian Singkat Pekerjaan  10. URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf
Tanggal Pembuatan 17 Maret 2023
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Kota Yogyakarta
Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBD 2023   
Nilai Pagu Paket Rp. 88.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 87.995.250,00
Jenis Kontrak Lumsum
Lokasi Pekerjaan
  • Kelurahan Terban - Yogyakarta (Kota)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
SBU Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap (PR 103)
1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap (PR 103) [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]
3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2 (dua) [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan]
4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
5. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara
6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
Peserta Non Tender 1 peserta